Dalam menghadapi arus perubahan kebijakan pendidikan yang sering kali dinamis dan kompleks, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) memposisikan diri sebagai nakhoda sekaligus mitra strategis pemerintah. PGRI memastikan bahwa setiap kebijakan baru tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat diimplementasikan secara manusiawi dan berpihak pada kesejahteraan guru.

Berikut adalah peran strategis PGRI dalam menyikapi perubahan kebijakan:

1. Sebagai Filter dan Penyaring Kebijakan

Kebijakan makro dari pemerintah pusat sering kali membutuhkan penyesuaian agar relevan dengan kondisi lapangan.

• Kritik Konstruktif: PGRI aktif memberikan masukan terhadap regulasi yang dianggap memberatkan, seperti beban administrasi di platform digital atau kriteria sertifikasi yang rumit.

• Simplifikasi Implementasi: Membedah kurikulum baru (seperti Kurikulum Merdeka) menjadi panduan praktis yang lebih mudah dipahami oleh guru di daerah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses fasilitas.

2. Jembatan Aspirasi (Bottom-Up Approach)

PGRI bertindak sebagai saluran komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan pelaksana di kelas.

• Pendampingan Transisi: Saat terjadi perubahan status kepegawaian (seperti transisi Honorer ke PPPK), PGRI mengawal prosesnya agar tetap transparan dan adil bagi guru yang telah mengabdi lama.

• Suara Akar Rumput: Mengumpulkan kendala teknis dari sekolah-sekolah di pelosok untuk disampaikan langsung kepada Kementerian Pendidikan, sehingga kebijakan berikutnya lebih berbasis realitas.

3. Eskalator Kompetensi dalam Masa Transisi

Perubahan kebijakan biasanya dibarengi dengan tuntutan kompetensi baru. PGRI menjawabnya melalui:

• • Pelatihan Mandiri (SLCC): Melalui Smart Learning and Character Center, PGRI menyelenggarakan workshop mandiri untuk membantu guru menguasai metode pembelajaran baru yang diminta oleh kurikulum terbaru.

  • Komunitas Praktisi: Membangun ekosistem di mana guru yang sudah memahami kebijakan baru dapat membimbing rekan sejawat lainnya (peer mentoring), mempercepat proses adaptasi secara kolektif.

Shutterstock

4. Penjaga Stabilitas dan Kepastian Hukum

Perubahan kebijakan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan profesi.

• Advokasi Hak: Memastikan bahwa perubahan kurikulum atau sistem penggajian tidak menghilangkan hak-hak dasar guru, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG).

• Perlindungan Profesi (LKBH): Memberikan payung hukum bagi guru agar tetap berani berinovasi di tengah aturan-aturan baru yang mungkin belum sepenuhnya sinkron di lapangan.

Tabel: Respon PGRI terhadap Dinamika Kebijakan

Kesimpulan

PGRI memastikan bahwa guru tidak menjadi “objek” yang hanya menerima instruksi, melainkan “subjek” yang ikut mewarnai arah kebijakan. Dengan peran ini, PGRI menjaga agar setiap perubahan kebijakan tetap mengacu pada prinsip memanusiakan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.